Ketemu Menpan dan Seskab, Nasib Honorer K2 Masih Menggantung

JAKARTA -- Sepuluh tenaga honorer K2 diminta mewakili untuk menemui Menpan-RB Azwar Abubakar Seskab Dipo Alam dan sejumlah jajaran Kementerian Sekretariat Negara di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).

Aksi demonstrasi honorer di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (26/2). 

Foto: Ricardo/JPNN.Com

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan memberikan tuntutan para pengunjukrasa agar menjadi fokus dan perhatian pemerintah pusat.

"Tuntutannya tadi, kami minta pemerintah segera selesaikan K1 dan K2. Harus tahun 2014 ini," ujar Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Muklis Setiabudi di Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).

Tuntutan kedua, kata dia, pemerintah diminta membuat nonkategori dan sebuah regulasi baru, agar database honorer didata kembali. Selain itu, honorer, lanjutnya, menolak CPNS umum.

"Kami juga minta pemalsuan dokumen dari tenaga honorer harus ditindas. Tadi Pak Dipo Alam sudah minta datanya. Kami bilang masih diinvetarisir. Nanti kita laporkan semuanya," ungkap Muklis

Muklis menyatakan dalam kesempatan itu, ia dan rekan-rekannya juga menyampaikan pada Menpan-RB bahwa apabila pemerintah tidak dapat memfasilitasi hal tersebut, sebaiknya Menteri Azwar mundur dari jabatannya.

"Menpan dan Seskab sudah baca sendiri kami juga tulis meminta Menpan turun dari jabatannya," sambung Muklis.

Menurut Muklis dari pertemuan itu terdapat tiga kesimpulan. Menpan, kata dia, menyatakan tidak ingin bicara tenaga honorer K1 dulu saat ini. Difokuskan pada honorer K2.

Untuk mencari solusi K2, kata dia, Menpan akan memanggil gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia untuk membahasnya. Dalam hal ini, Menpan menjanjikan ada peluang afirmasi, khusus yang honorer usia kritis.

"Besok akan dipanggil semua kepala daerah, Menpan mengaku itu niat baiknya. Kita tunggu saja. Kata Menpan, hasil rapat besok semoga ada solusinya. Ada peluang affirmatif, tapi beliau mengaku enggak janji," kata Muklis.

Berikutnya, kata Muklis, pemerintah menjanjikan jika ada honorer K2 yang tidak lulus akan dimasukkan dulu sebagai pegawai kontrak (PPK). Itu kata dia, khusus untuk honorer.

"Kami minta kalau yang sudah di PPK tidak perlu tes lagi CPNS, bisa langsung nanti. Tes cukup di PPK. Itu usul kami, tapi Pak Menteri belum menjawabnya. Belum ada solusinya.  Kalau di PPK, ada kuotanya, tapi menteri tidak ingin berjanji. Yang pasti tidak langsug PNS, tapi PPK dulu,"

Terakhir, kata dia, dari pertemuan itu dipersilakan agar honorer yang merasa masih bermasalah dengan administrasinya agar mengadu pada Deputi SDM di Kemenpan-RB. Termasuk jika ada yang ingin mengadukan pemalsuan dokumen maupun oknum yang melakukan itu.

"Jadi besok berharap saja semua kepala daerah datang, jadi mereka bisa memperjuangkan nasib honorer di daerahnya," kata Muklis. (flo/jpnn)