JOHN RENDE MANGONTAN DIPIKUL RATUSAN PENDUKUNG MENUJU PANGGUNG KAMPANYE

Caleg DPR RI Dari Partai Nasdem, John Rende Mangontan sedang dipikul. (Jubi/Frans L Kobun)

Merauke, 28/3 (Jubi) – Lautan manusia di Lapangan Jawa, Merauke, Papua dari pendukung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan slogan kentalnya yakni restorasi dan atau perubahan, kembali menggetarkan Kabupaten Merauke. Ribuan massa tumpah ruah ke lapangan untuk menghadiri kampanye partai tersebut. Panasnya terik matahari tidak dihiraukan.

Satu dari sekian banyak calon legislatif (Caleg) Partai Nasdem yang mempunyai massa dan pendukung hingga mencapai ratusan orang adalah Ir. John Rende Mangontan. Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Nomor Urut 6 itu, tidak tanggung-tanggung dipikul ratusan massa pendukung di pinggiran Lapangan Jawa, hingga sampai di atas panggung kampanye.

Pantauan tabloidjubi.com, Jumat (28/3), sebelum bergerak ke Lapangan Jawa, puluhan kendaraan roda dua, empat dan enam yang penuh sesak dengan massa pendukung, berkumpul terlebih dahulu di seputaran Lapangan Mini Maro.

Dari situ, konvoi kendaraan dilakukan dengan membawa bendera partai bersama spanduk dan atribut lain bergambar nama John Rende Mangontan serta beberapa caleg lain dari Kabupaten Merauke seperti Johan Frederik Paulus, SE (Caleg Dapil I dengan nomor urut 4), Benselina Retraubun, SE (Dapil I nomor 6), Juli Omri Butarbutar,  A.Md (Dapil 1-Nomor 10),Nataniel Palittin, ST (Dapil II-Nomor 3), Agus Adile (Dapil 3-Nomor I), Gugi Mutasiono (Dapil 3-Nomor 6) serta Drs. Robert Kambun (DPR Provinsi Papua, Nomor 4) menuju ke Lapangan Jawa.

Setelah turun dari kendaraan, ratusan massa mengiringi John Rende Mangontan bersama caleg lain menuju ke panggung kampanye. Bahkan, sebagian dari pendukung memikul John ke panggung sebagai suatu bentuk dukungan terhadap dirinya untuk melenggang menuju Senayan.

Kepada tabloidjubi.com, John Rende Mangontan mengungkapkan, dirinya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas campur tangan-NYA, sehingga memberikan kesempatan kepada dirinya sehingga bisa maju menjadi Caleg dari Partai Nasdem untuk  DPR RI.

“Ya, hari ini, semua orang bisa melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana ‘tumpahnya’ masyarakat untuk menghadiri kampanye dimaksud,” katanya.

John mengaku, dirinya tidak pernah menduga jika massa yang menghantarnya hingga ke Lapangan Jawa,  sangat banyak jumlahnya.

“Dalam pikiran saya jika masyarakat yang datang mungkin sedikit. Ternyata dugaan meleset. Kenapa masyarakat banyak menghantar dan ikut dalam kampanye, karena mereka semakin pintar dalam melihat figur yang akan dipilih pada tanggal 9 April 2014 mendatang,” tandas dia.

Selain itu, lanjut John, masyarakat telah melihat apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan berorganisasi maupun pelayanan sosial selama ini, ketika dirinya masuk di tanah Papua.

“Berikanlah kesempatan  dan dukungan kepada saya untuk bisa sampai ke senayan. Olehnya, coblos nama saya di Partai Nasdem dengan nomor urut enam,” pintanya.

Dia mengaku tetap akan memberikan perhatian besar terhadap perjuangan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). Karena dengan pemekaran daerah dimaksud, otomatis kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di Selatan Papua, akan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Jika nanti terpilih dan berhasil duduk di senayan, John mengatakan ada beberapa poin yang menjadi prioritas yakni masalah infrastruktur di Papua.

“Saya bergerak dalam bidang infrastruktur selama kurang lebih 20 tahun dan dari latar belakang sarjana teknik. Sehingga sangat mengetahui dan memahami kondisi yang ada di semua daerah di Papua seperti jalan, jembatan maupun bandara yang harus diperbaiki,” tandasnya.

Selain itu, kata dia, persoalan tentang pendidikan. Bahwa kekayaan alam di Tanah Papua sangat berlimpah, namun terkesan lebih banyak digarap para pendatang dari luar. Dengan demikian, masyarakat asli Papua tidak mengalami kemajuan dan kesejahteraan.

“Ini adalah suatu persoalan yang harus segera ditangani dan masyarakat Papua harus menjadi utama dan prioritas diberi perhatian,” tegasnya.

Berikutnya, demikian John, bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, masih jauh dari harapan. Selain itu, sarana maupun fasilitas pendukung yang masih kurang dan perlu dibenahi.

“Bagi saya, bukan bangunan yang diperhatikan, tetapi fasilitas di dalam perlu dilengkapi. Sehingga para petugas medis dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik lagi,” katanya.

Di samping itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, diperhatikan. Termasuk juga kesejahteraan mereka. Sehingga bisa betah tinggal di tempat tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Sementara Caleg DPR RI lain dari Partai Nasdem, Dr. Barnabas Suebu dalam kampanyenya mengungkapkan, dirinya akan berbuat sesuatu kebaikan bagi rakyat paling kecil.

“Saya ingin katakan bahwa kalian tidak boleh miskin. Karena sebenarnya kamu kaya, namun miskin di atas kekayaan sendiri. Sekali lagi, tidak boleh terjadi dan tak boleh patah semangat, putus asa serta tak menangisi diri sendiri,” pintanya.

Dia atas panggung ini, demikian Suebu, satu-satunya partai baru di Bumi Indonesia yakni Nasdem yang akan memberikan perubahan besar.

“Kami akan bekerja untuk membebaskan kamu semua dari kemiskinan yang sampai sekarang belum diselesaikan,” tegas Suebu.

Ditambahkan, Program Respek adalah jalan terbaik bagi seluruh rakyat di Tanah Papua agar keluar dari kemiskinan. Sedikit demi sedikit, masyarakat di kampung-kampung sudah merasakan dampak dari program dimaksud. “Kita juga harus bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu untuk masa depan keluarga lebih baik,” katanya. (Jubi/Frans L Kobun)

Penulis : Ans K on March 28, 2014 at 20:33:29 WP

• Editor : CUNDING LEVI

KPK awasi sektor tambang di 12 provinsi

Jubir KPK Johan Budi (ANTARA/Rosa Panggabean)

Awal Februari lalu, KPK bersama 12 kepala daerah telah menyepakati rencana aksi koordinasi supervisi atas sejumlah persoalan yang akan berlangsung selama Februari--Juni 2014,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan sektor pertambangan di 12 provinsi di Indonesia karena menemukan 10 persoalan terkait pertambangan.

"Awal Februari lalu, KPK bersama 12 kepala daerah telah menyepakati rencana aksi koordinasi supervisi atas sejumlah persoalan yang akan berlangsung selama Februari--Juni 2014," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Ke-12 provinsi tersebut adalah Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Persoalan itu adalah renegosiasi kontrak (34 kontrak karya dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)), peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation).

Lima persoalan lainnya yaitu pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pengembangan Sistem Data dan Informasi, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengoptimalan Penerimaan Negara.

"Kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di 12 provinsi dimaksudkan untuk mengawal perbaikan sistem dan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mineral dan batubara," tambah Johan.

Dari rekapitulasi data per 3 Februari 2014 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, terdapat 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.041 telah berstatus clean and clear (CNC) dan 4.877 sisanya berstatus non CNC. Sedangkan pada 12 provinsi itu, terdapat 7.501 IUP dengan 4.365 berstatus CNC dan 3.136 non CNC.

Ditjen Minerba juga mencatat, sejak 2005-2013, piutang negara tercatat sebesar Rp1,308 miliar, terdiri dari iuran tetap Rp31 miliar rupiah atau 2,3 persen dan royalti sebesar Rp1,277 miliar atau 97,6 persen.

Sedangkan jumlah piutang pada 12 provinsi yang dilakukan korsup (koordinasi supervisi) sebesar Rp905 miliar rupiah atau 69 persen dari total piutang yang terdiri dari iuran tetap sebesar Rp23 miliar dan royalti sebesar Rp882 miliar. Piutang ini berasal dari 1.659 perusahaan dari total 7.501 IUP yang ada di 12 provinsi.

Persoalan lain adalah masih banyaknya perusahaan pemegang IUP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data Ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP, 3.202 di antaranya belum teridentifikasi NPWP-nya.

Rincian jumlah IUP per provinsi adalah Jambi 398 IUP, Sumsel 358 IUP, Bangka Belitung 1085 IUP, Kepulauan Riau 160 IUP, Kalbar 682 IUP, Kalteng 866 IUP, Kaltim 1.443 IUP, Sulteng 443 IUP, Sulsel 414 IUP, Sultra 472 IUP, dan Maluku Utara 335 IUP. Total dari 12 provinsi, terdapat 7.501 IUP dan 3.136 di antaranya berstatus non CNC.

Saat ini, kegiatan korsup KPK dilakukan di Kalimantan Selatan pada 26-28 Maret 2014 di 11 kabupaten dan 2 kota, hasilnya ditemukan 845 IUP dengan 441 IUP (52 persen) masih berstatus non CNC dan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut yaitu sebanyak 194 IUP dan 147 IUP.

Persoalan IUP tumpang tindih dengan kawasan hutan juga terjadi di provinsi Kalimantan Selatan, antara lain terjadi pada 20 ribu hektar kawasan hutan lindung, hampir empat ribu hektar hutan konservasi dan 379 ribu hektar kawasan HP, HPK, dan HPT. Dari hasil kajian KPK, tidak ada satupun daerah di provinsi ini yang mencantumkan data jaminan pascatambang sedangkan data jaminan reklamasi, hanya dicantumkan oleh 20 IUP dari 845 IUP yang ada, senilai Rp5,5 miliar.

Sebulan terakhir, KPK telah melakukan kegiatan Korsup di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah pada 19-21 Februari 2014, Kepulauan Riau pada 5-7 Maret 2014 dan Kalimantan Timur pada 12-14 Maret 2014. Saat ini, KPK juga akan mengunjungi Kalimantan Selatan pada 26-28 Maret 2014.

Pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya mineral harus dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal 33, serta UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

UU ini juga mengamanatkan kewajiban untuk melakukan penciptaan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional, penciptaan nilai tambah dilakukan sejak dari kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara.

(D017)

Editor: Ruslan Burhani

Rabu, 26 Maret 2014 18:29 WIB | 3199 Views

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus

00.43  Info Honorer K2  2 comments

Sahabat pembaca Info Honorer CPNS dan PPPK 2014, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi honorer kategori dua (K2). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus.

Berapa besarannya, MenPANRB Azwar Abubakar belum memastikannya. Dengan alasan masih akan melihat hasil pemberkasan NIP nanti. Sebab sampai saat ini belum ada satupun usulan berkas yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan kebijakan tersebut, otomatis kuota honorer K2 akan menjadi di atas 30 persen. Hanya saja, untuk penambahan kuota kelulusan honorer K2 ini, pemerintah akan tetap berpatokan pada PP 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Gubernur Sulsel Naik Busway

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo uji pelayanan Bus Rapit Transit (BRT). Syahrul bersama sejumlah pejabat lingkup pemprov dan Dishub Sulsel memantau pelayanan dan keinginan masyarakat terhadap penggunaan busway, Kamis (20/3/2014).

TRIBUN TIMUR/MAHYUDDIN

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo uji pelayanan Bus Rapit Transit (BRT). Syahrul bersama sejumlah pejabat lingkup pemprov dan Dishub Sulsel memantau pelayanan dan keinginan masyarakat terhadap penggunaan busway, Kamis (20/3/2014). 

Syahrul meminta agar pihak Damri intens mensosialisasikan jadwal bus sehingga masyarakat tahu penggunaannya. Selain itu, Syahrul juga memantau penggunaan busa urai kemacetan dan tidak jad penyebab macet.

"Ini masih uji coba. Ke depan semuanya akan dilengkapi," ungkap Syahrul

Sementara itu, General Manager Damri, Adrian menjelaskan, pihaknya akan melaporkan kekurangan dan melengkapi kebutuhan BRT sehingga pelayanan bisa maksimal. (*)

Polisi Ditembak di Mapolda, 3 Orang Diperiksa

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto membenarkan adanya penembakan terhadap salah satu anggotanya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Pamudji. Kepala Pelayanan Masyarakat Polda Metro Jaya itu ditemukan tewas pada pukul 21.50 WIB di Kantor Piket Pelayanan Masyarakat dengan luka dibagian kepala atau tepatnya pelipis.

"Saat ini korban di dalam sedang dilakukan olah TKP setelah itu akan dilarikan ke RS Polri," terang Rikwanto di kantornya, Selasa (18/3) malam.

Sementara ini, belum diketahui secara pasti pelaku penembakan terhadap AKBP Pamudji. Saat ini, 3 saksi sedang diperiksa. Mereka adalah petugas piket layanan masyarakat yang bertugas.

"Inisialnya S, L dan J saat ini sedang dilakukan pemeriksaan," terangnya.

Informasi yang dihimpun, ‎penembakan dilakukan oleh seorang anggota Polri. Sebelum kejadian penembakan terjadi percecokan antara keduanya. Saat dikonfirmasi ke Rikwanto, dia mengaku belum mengetahuinya. Yang pasti, kata Rikwanto lagi, Pamudji ditembak menggunakan senjata piket. Senjata itu, biasanya dikembalikan setelah piket. (rmo/jpnn)

Presiden keluarkan inpres penanganan gangguan dalam negeri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 Minggu, 9 Maret 2014 18:15 WIB | 6423 Views

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.

Sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet di Jakarta, Minggu, dalam Instruksi Presiden tersebut disampaikan bahwa penanganan gangguan keamanan dalam negeri dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Dalam Instruksi Presiden yang ditandatangani pada 28 Februari 2014 itu terdapat delapan hal yang diamanatkan perlu dilakukan oleh para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan kepala daerah.

Instruksi pertama adalah meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal yang kedua adalah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

Yang ketiga adalah melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh sengketa lahan atau sumber daya alam, SARA, politik, dan batas daerah administrasi maupun masalah industrial yang timbul dalam masyarakat dengan mengurai dan menuntaskan akar permasalahannya.

Keempat, melanjutkan proses hukum dan mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, dan proporsional berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial.

Hal yang kelima, melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sedia kala.

Keenam, menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2014 dengan berpedoman pada langkah pencegahan, penghentian atau penyelesaian akar masalah dan kemudian pemulihan pasca konflik.

Ketujuh, mengenai anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan kedelapan, memerintah akan melaksanakan Inpres ini dengan sungguh-sungguh dan penut tanggung jawab.

Inpres ini berlaku mulai 28 Februari 2014.

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

BKPPD Tator Gelar Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Suasana Pembukaan Diklat PBJ Pemerintah Kab. Tana Toraja

TNO-Tana Toraja (8/3) Sejak dibukanya pada tanggal 5 Maret 2014, yang dibuka oleh Sekretaris BKPPD Tana Toraja,karena sedianya akan dibuka oleh Bupati Tana Toraja tetapi Theo tak kunjung datang. Akhirnya acara dibuka dengan dihadiri Tim dari Diklat PU Provinsi Sulawesi Selatan, serta 85 peserta diklat. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan sesekali diselingi tawa dari para peserta diklat, menambah suasana keakraban.

Ka BKPPD Tator -Pakiding Karaeng baan saat menutup Diklat PDJ

Materi yang disajikan terdiri dari Perpres 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua (2) dari Perpres 54 tahun 2010. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh LKPP diikuti sekitar 90-an peserta, yang terdiri dari berbagai instansi, kecuali Bappeda Tana Toraja. Hal ini disesalkan Kepala BPKKD, Pakiding Karaeng Baan saat menutup keiatan tersebut. Diungkapkannya " Semua perencanaan akan bermuara di Bappeda dan alasan Bappeda tidak hadir dan mengutus stafnya mengikuti diklat ini karena alasan musrembang Kecamatan. Sebenarnya masih banyak staf lain yang bisa diikutkan diBappeda". Kegiatan ditutup pada pukul 12.30 dan peserta kembali ke tempat masing-masing, berharap dapat lulus dalam ujian ini. (r1an)

Korban Tewas Bus Terjun ke Jurang di Sulsel Bertambah Jadi 14 Orang

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

14 penumpang tewas dan terb

Bus 'Sahra' yang mengangkut rombongan penumpang dari Kabupaten Maros menuju Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terjun ke jurang sekitar pukul 06.00 wita, Kamis (6/3/2014). Sebanyak 29 penumpang lainnya dinyatakan selamat dan telah dievakuasi ke Puskesmas terdekat.

Informasi yang didapatkan detikcom, bus mengalami oleng lalu terjun ke jurang hingga akhirnya bus nahas itu terbakar. Diduga sopir mengantuk, setelah melakukan perjalanan panjang, yang jarak dari Kabupaten Maros ke Mangkutana ditempuh sekitar 600 kilometer panjangnya.

"Kecelakaannya terjadi pagi tadi, busnya masuk jurang, korban berjumlah belasan, masih diidentifikasi oleh petugas kami, korban selamat dibawa ke rumah sakit terdekat," ujar Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi saat dihubungi detikcom.

Jejeran Arsip Indonesia di Belanda Sudah Sepanjang 11 Kilometer

ilustrasi

AyoGitaBisa.com - Pada masa penjajahan Belanda, banyak arsip-arsip Indonesia yang di bawa ke Belanda. Arsip-arsip yang jumlahnya ribuan tersebut, sampai sekarang masih tersimpan rapi di Belanda.

Rektor Universitas Leiden, Prof. Carel Stolker mengatakan, kondisinya sekarang sangat rapuh, sehingga harus disimpan dengan hati-hati. Di Universitas Leiden sendiri, koleksinya semakin bertambah banyak karena juga mendapat sumbangan dari Universitas Amsterdam.

Untuk menyelamatkan arsip-arsip penting yang merupakan sejarah Indonesia dan juga Belanda, maka dilakukan digitalisasi naskah dan bisa diunggah di internet. Sehingga siapapun bisa membaca dan menelusurinya.

"Jumlahnya cukup banyak, jika dijejer itu panjangnya mencapai 12 Kilometer. Dosen-dosen di Indonesia, banyak yang belajar arsip ini langsung ke Leiden," kata Prof. Carel Stolker usai menyerahkan penghargaan Diploma untuk Sri Sultan HB IX di Keraton Yogyakarta, Kamis(27/2/2014).

Menurutnya, arsip-arsip tersebut sangat penting, karena merupakan sejarah bersama antara Indonesia dan Belanda. Sehingga untuk menjaga keawetan agar tidak rapuh, adalah dengan digitalisasi naskah.

[asa]